MENGUSUNG TIGA ISU UTAMA PRODI HTN IAIN MADURA HADIRI RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2024

• Diposting Oleh Achmad Firdausi
• Rabu, 10 Juli 2024
• Dilihat 25 Kali

Bengkulu - Rapat Kerja Nasional (2024) Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) Kementerian Agama RI diselenggarakan pada tanggal 8-10 Juli 2024. Acara ini di hadiri oleh sejumlah perwakilan pengelola program studi HTN di lingkungan PTKIN, kegiatan ini dilaksanakn di tiga Lokasi di Bengkulu, yakni: Hotel Santika Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dan Balai Raya Kantor Gubernur Bengkulu.

Kegiatan ini diawali dengan seminar nasional ketata-negaraan dengan mengangkat tema “Politik Legislasi di Indonesia” yang di hadiri oleh sejumlah pakar ketatanegaraan dari PTKIN seperti Prof. Dr. Hamami Zada (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.A., serta Prof. Dr. Saifullah, M.H., (UIN Maulana Malik Ibrahim), Prof. Dr. Suwarjin, M.A., kegiatan ini langsung dibuka oleh Prof. Dr. Zulkarnain, M.Pd. (Rektor UIN  Fatmawati Sukarno Bengkulu) selaku tuan rumah.

Dalam sambutannya, Rektor UIN Bengkulu mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang memilih kampusnya sebagai tuan rumah. Menurutnya kegiatan ini sangat berkontribusi terhadap masa depan ketatanegaraan di Indonesia. Beliau menyampaikan carut-marutnya politik legislasi di Indonesia dengan sejumlah isu-isu ketatanegaraan penting lainnya yang muncul akhir-akhir ini memang membutuhkan pemirikan serius dari semua tokoh dan para insan akademisi, khusus prodi HTN di PTKIN.

Selain isu ketatanegaraan secara umum, rakernas ini membahas agenda-agenda pengembangan kelembagaan, seprti penguatan Kerjasama antar prodi HTN di semua PTKIN, pengembangn desain kurikulum, serta pemantapan pelaksanaan kurikulum MBKM dan OBE yang ada di Prodi HTN.

Turut hadir pula dalam rapat kerja nasional ini, Ketua dan Sekretaris program studi Hukum Tata Negera Fakultas Syariah IAIN Madura, yaitu Achmad Faidi, LL.M. dan Agung Fakhruzy, M.H., Prodi HTN IAIN Madura membawa tiga isu utama yang turut dibahas dan didiskusikan dalam Rakarnas ini. Achmad Faidi menjelaskan tiga isu pokok prodi HTN di PTKIN yang turut dibahas dalam Rakernas tersebut, yaitu: soal kesamaam nomenklatur prodi di seluruh PTKIN, rumpun pengelompokan keilmuan, dan diakui serta diterimanya para alumni prodi HTN PTKIN diseluruh instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga kehakiman di Indonesia.

Terdapat sejumlah rekomendasi yang dihasilakan dalam rapat kerja ini. Diantaranya adalah penyamaan persepsi tentang nomenklatur prodi, penguatan kerja sama dengan semua pihak, khususnya pengguna alumni, penyempurnaan desain kurikulum dan capaian profil lulusan dan peningkatan intensitas kemitraan antar sesama pengelola prodi HTN di seluruh PTKIN, yakni penegasan nomenklatur HTN. Kegiatan ini ditutup oleh Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara PTKIN (APHUTARI), Rektor UIN Fatmawati, dan Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditempatkan di Balai Raya Kantor Gubernur Bengkulu.

Editor: Achmad Firdausi                 Pewarta: Agung Fakhruzy